7/15/2017

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia Beserta Kunci Jawaban

loading...
loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia lengkap dengan kunci jawaban kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada postingan kami sebelumnya kami telah berbagai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian akhir semester Universitas Terbuka. Tak hanya Soal Ujian UT  saja, kami juga memberikan berbagai hal lainnya terkait tugas Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, seperti Contoh Laporan PKP, Contoh Laporan PKM dan lainnya. Kami sadar akan kesulitan Anda selaku Mahasiswa dalam mempelajari semua materi yang ada pada modul, hal ini tentu kita tahu bahwa, kegiatan belajar mengajar atau tutorial di UT sendiri yang hanya dilakukan beberapa kali dalam satu semesternya. Tentunya tidak cukup waktu untuk mempelajari dan memahami semua materi yang ada.

Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Mempelajari soal-soal seperti ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini karena semua soal yang kami bagikan ini tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 lainnya:

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4323 Legislatif Indonesia lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323

1. Dalam konsep perwakilan politik, istilah parliament mempunyai pengertian sebagai....
a. tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan
b. tempat memperebutkan pengaruh atas kekuasaan politik
c. wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi
d. wadah negara dalam menyediakan berbagai keperluan publik
Jawab:
a. benar

2. Perbedaan antara sistem presidensial dan parlemen terletak pada....
a. hubungan antara eksekutif dan legislatif
b. hubungan antara eksekutif dan lembaga peradilan
c. sistem pemilihan umum legislatif
d. susunan keanggotaan kabinet
Jawab:
a. benar

3. Dalam struktur parlemen, joint committee merupakan pembidangan kamar dalam parlemen. Dalam parlemen di Indonesia menjelma menjadi....
a. DPR dan DPD
b. Komisi dan Badan Musyawarah
c. Panitia Khusus dan Komisi
d. Panitia anggaran dan persidangan
Jawab:
a. benar

4. Kadar kekuasaan parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi pada negara yang menganut sistem presidensial adalah....
a. Parlemen lebih dominan dalam menyusun undang-undang dibandingkan dengan eksekutif
b. Eksekutif lebih mendominasi dalam menyiapkan rancangan undang-undang dibandingkan dengan parlemen
c. Parlemen mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan dengan eksekutif
d. Eksekutif mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan parlemen
Jawab:
b. benar

5. Setiap tindakan yang diambil wakil rakyat tidak perlu mendapat persetujuan masyarakat yang diwakilinya, karena masyarakat sudah mempercayakan kekuasaan tersebut kepada wakil rakyat. Hal ini adalah prinsip dari teori....
a. Kebebasan
b. Perwakilan
c. Mandat
d. Kepemerintahan
Jawab:
a. benar

6. Bagi kelompok kooperatif, eksistensi Volksraad sebagai lembaga perwakilan bentukan Pemerintah Belanda disikapi sebagai....
a. upaya mencari keuntungan pribadi
b. upaya mencapai kemerdekaan Indonesia
c. sarana menyeimbangkan kekuatan dalam parlemen
d. sarana menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia
Jawab:
b. benar

7. Aspirasi yang dibawa kelompok pemuda terkait pembentukan KNIP adalah....
a. KNIP diubah sebagai badan perwakilan rakyat
b. KNIP diubah menjadi penasihat Presiden
c. Keanggotaan KNIP agar dipilih langsung oleh rakyat
d. Keleluasaan dalam pengaturan keuangan KNIP
Jawab:
a. benar

8. Salah satu hak anggota DPRS adalah hak kekebalan yang muncul sebagai reaksi atas usulan dibentuknya forum privelegiatum bagi anggota DPRS, mengandung pengertian....
a. seluruh anggota dewan dapat diadili sesudah mereka berhenti jika terbukti melakukan kejahatan dalam masa pekerjaannya
b. seluruh anggota dewan dapat diadili semasa mereka masih aktif berkaitan dengan pernyataan politiknya
c. adanya kebersamaan dan kekeluargaan yang harmonis dalam melaksanakan pekerjaan
d. adanya sikap saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing anggota dewan
Jawab:
a. benar

9. Fakta yang terjadi pada konstelasi politik tahun 1955 adalah terdapat beberapa partai politik yang memiliki kursi cukup banyak di DPRS, namun tidak memiliki dukungan nyata di dalam Pemilu 1955. Hal ini disebabkan oleh....
a. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu tidaklah sesuai dengan keinginan dan mendapat dukungan dari masyarakat
b. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu sebagian besar berasal dari kekuatan pemerintah
c. kondisi sosial budaya kurang mendukung terbentuknya partai-partai baru
d. kondisi sosial ekonomi berpengaruh pada kepedulian masyarakat terhadap politik
Jawab:
a. benar

10. Dalam struktur organisasi DPR hasil pemilu tahun 1955, pendistribusian keanggotaan Konstituante adalah....
a. membentuk fraksi tersendiri
b. bergabung dengan fraksi-fraksi yang ada
c. menyusun struktur tersendiri
d. membuat kelompok eksklusif di parlemen
Jawab:
b. benar

11. Kekuatan yang merepresentasikan jargon Nasakom yang diimplementasikan pada masa demokrasi terpimpin adalah....
a. kelompok Nasionalis, Islam dan Komunis
b. kelompok Nasionalis, komunis dan budayawan
c. Partai PNI, ulama dan ekonom
d. Golongan etnis keturunan Cina, Islam dan komunis
Jawab:
a. benar

12. Bukti yang menunjukkan keterbatasan dan kegagalan DPR-GR dalam melaksanakan hak-haknya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat antara lain jika DPR-GR gagal mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka yang berhak mengambil keputusan tersebut adalah....
a. badan musyawarah
b. presiden
c. konstituante
d. pansus
Jawab:
b. benar

13. Tugas panitia ekonomi yang dibentuk oleh DPR-GR periode 1965-1966 adalah....
a. menyelesaikan permasalahan pertikaian Indonesia Malaysia
b. mengikuti perkembangan politik sesuai dengan amanat Tritura
c. menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia yang defisit
d. mengikuti perkembangan ekonomi dan membuat konsepsi penyelesaiannya
Jawab:
d. benar

14. Pada era orde baru, rancangan Undang-Undang umumnya berasal dari inisiatif....
a. Pemerintah
b. Legislatif
c. Partai politik
d. Ormas
Jawab:
a. benar

15. Interpelasi yang diajukan oleh pengusul pada era orde baru selalu kandas di tengah jalan dikarenakan....
a. Kalah voting dengan partai penguasa
b. Pengusul mundur sebelum waktunya
c. Pemerintah senantiasa mendukung keberlangsungan interpelasi
d. Pemerintah kalah dalam negosiasi
Jawab:
a. benar

16. Situasi ekonomi yang mempengaruhi situasi sosial dan politik yang tidak menentu pada masa akhir rezim Orde Baru adalah...
a. Naiknya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
b. Merosotnya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
c. Naiknya angka kemiskinan dibandingkan pendapatan rata-rata masyarakat
d. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 1997
Jawab:
b. benar

17. Menanyakan kepada presiden Soeharto mengenai kebijakan perekonomian yang dilaksanakan pada masa Orde Baru merupakan pelaksanaan fungsi DPR yakni fungsi....
a. Penyalur aspirasi masyarakat
b. Pengawasan
c. Rekrutmen
d. Legislasi
Jawab:
b. benar

18. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPD dan DPR, DPR mencerminkan perwakilan....
a. Politik
b. Ekonomi
c. Nasional
d. Internasional
Jawab:
a. benar

19. Mendistribusikan anggaran pembangunan secara adil dan merata kepada setiap daerah merupakan salah satu tugas DPR yang berkaitan dengan fungsi....
a. Pembangunan
b. Penganggaran
c. Pengawasan
d. Perimbangan
Jawab:
b. benar

20. Konsep utusan daerah dalam MPR yang kemudian menjelma menjadi Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya adalah menyuarakan kepentingan masyarakat daerah dengan berbasis pada wilayah....
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kota
d. Kecamatan
Jawab:
a. benar

21. Alasan pentingnya mewujudkan perwakilan daerah dalam parlemen di Indonesia adalah....
a. dalam negara yang berbentuk kesatuan unsur daerah sudah terwadahi dalam berbagai asosiasi daerah
b. menghindari monopoli dalam proses pembuatan undang-undang dari sebuah lembaga
c. karakteristik keterwakilan daerah kurang mampu menjawab permasalahan yang ada di daerah
d. parlemen di Indonesia lebih cocok menganut monokameral
Jawab:
b. benar

22. Mengajukan rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu fungsi DPD yaitu fungsi....
a. legislasi
b. inisiatif
c. pertimbangan
d. konsultasi
Jawab:
a. benar

23. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas menjaga etika anggota DPD adalah....
a. badan musyawarah
b. badan kehormatan
c. pusat kerohanian
d. pusat kekeluargaan
Jawab:
b. benar

24. Mekanisme yang mmbuat anggota DPRD merasa ketakutan untuk dipecat dari keanggotaan DPRD oleh pimpinan partai pada era orde baru disebut....
a. Rename
b. Recycle
c. Recall
d. Reorientation
Jawab:
c. benar

25. Menurut UU No 22 tahun 1999, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten yang dipimpinnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan fungsi....
a. Akuntabilitas
b. Transparansi
c. Pengawasan
d. Profesionalitas
Jawab:
c. benar

26. Menurut UU No 32 tahun 2004, hak angket dapat dilaksanakan dengan persyaratan....
a. Adanya persetujuan pimpinan dan anggota badan kehormatan
b. Adanya persetujuan dan komitmen dari seluruh fraksi dan komisi yang ada di DPRD
c. Adanya persetujuan hak interpleasi oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna
d. Tidak memberatkan pekerjaan badan musyawarah
Jawab:
c. benar

27. Tahap pertama pada mekanisme rancangan peraturan daerah (Raperda) yang usulannya berasal dari legislatif adalah....
a. Pembahasan dalam fraksi
b. Pembahasan dalam komisi
c. Penjelasan umum pihak legislatif dalam rapat paripurna
d. Penjelasan dinas terkait dalam rapat paripurna
Jawab:
c. benar

28. Ditinjau dari teori perwakilan, terbitnya Perda kenaikan tarif pajak dan retribusi setiap tahun yang menyengsarakan masyarakat sebagai upaya eksekutif menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diimbangi dengan pelayanan yang memadai disebabkan oleh....
a. Anggota DPRD cenderung memainkan peran sebagai wakil rakyat
b. Anggota DPRD cenderung memainkan peran sebagai wali rakyat
c. Kalangan eksekutif lebih memahami kepentingan masyarakat
d. Kalangan eksekutif lebih mampu menyuarakan aspirasi masyarakat
Jawab:
b. benar

29. Program legislasi nasional (Prolegnas) pada dasarnya berisi tentang....
a. Daftar rencana penyusunan undang-undang di DPR
b. Daftar evaluasi penyusunan undang-
c. Program kerja DPR dalam satu tahun anggaran
d. Program tahunan pemerintah yang dilaksanakan secara rutin
Jawab:
a. benar

30. Mekanisme Konsultasi Publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara....
a. Membahas materi dalam sidang paripurna
b. Menjaring aspirasi masyarakat
c. Berkonsultasi dengan eksekutif selaku pemrakarsa
d. Berkolaborasi dengan fraksi-fraksi selaku miniatur perwakilan masyarakat
Jawab:
c. benar

31. Prasyarat penarikan kembali usulan rancangan undang-undang oleh pihak pengusul dapat dilakukan jika....
a. Setiap saat dan setiap waktu kapan pun pengusul dapat menarik kembali usulan rancangan undang-undang
b. Pemerintah telah menyetujui prinsip pengaturan sebuah permasalahan
c. Belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang
d. Setelah disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden
Jawab:
c. benar

32. Jangka waktu yang diberikan kepada Presiden untuk menandatangani rancangan undang-undang sejak disetujuinya secara bersama antara DPR dengan pemerintah adalah....
a. 15 hari
b. 20 hari
c. 30 hari
d. 40 hari
Jawab:
c. benar

33. Menurut persepsi Presiden Soekarno, salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Penetapan Presiden, yakni peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan....
a. Proklamasi 17 Agustus 1945
b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
c. Rapat Dewan Menteri 10 Juli 1960
d. Supersemar 11 Maret 1966
Jawab:
b. benar

34. Menurut Tap MPR No XX/MPRS/1966, peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Ketetapan MPR
b. UUD 1945
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Daerah
Jawab:
d. benar

35. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara negara
b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang diatasnya
c. Mengatur pendelegasian kewenangan pemerintahan di bidangnya
d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya
Jawab:
a. benar

36. Alasan-alasan atau pertimbangan mengapa sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk dituangkan pada bagian....
a. konsideran
b. dasar hukum
c. dictum
d. batang tubuh
Jawab:
a. benar

37. Pencantuman urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebuah Peraturan Daerah (Perda) didasarkan pada....
a. siapa penandatangan aturan perundang-undangan
b. masa kadaluwarsa peraturan perundang-undangan
c. tanggal pengundangan peraturan perundang-undangan
d. tingkatan peraturan tersebut dalam tata urutan peraturan perundang
Jawab:
d. benar

38. Peraturan perundang-undangan yang tercabut jika ketentuan pencabutan undang-undang pendidikan nasional diletakkan pada bagian penutup digantikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru adalah....
a. Undang-undang pendidikan nasional yang lama
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Dirjen
Jawab:
c. benar

39. Pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya pada penerbitan resmi yang khusus adalah pengertian dari....
a. Pengesahan
b. Penetapan
c. Pengundangan
d. Pengumuman
Jawab:
c. benar

40. Pada masa berlakukanya UUD 1945 Periode Kedua, instansi yang berkewajiban melaksanakan pengundangan sebuah peraturan negara adalah....
a. Kementerian Kehakiman
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Sekretaris Negara
d. Sekretaris DPR
Jawab:
c. benar

41. Terkait situasi politik dan dampak dari peristiwa G30S, DRP GR 1966-1971 merekomendasikan kepada MPRS untuk mengambil tindakan....
1)Memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya
2)Memilih/mengangkat Pejabat Presiden
3)Memerintahkan badan kehakiman untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum pihak yang terlibat dalam peristiwa G30S
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

42. Pertanyaan Petisi 50 yang menyangkut disakralkannya Pancasila oleh penguasa orde baru nyaris tidak mendapat tanggapan pemerintah dan DPR periode 1977-1982 karena.... 1)Pemerintah menguasai semua komisi yang ada di DPR periode tersebut
2)Presiden berhasil menjelaskan kepada masyarakat hakikat perwakilan rakyat
3)Jumlah pendukung pemerintah dalam parlemen lebih dari 70% sehingga kritik masyarakat tidak ada artinya
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

43. Pada setiap pasal dalam undang-undang yang mengalami pencabutan tanpa penggantian akan memuat tentang:
1)judul undang-undang yang dicabut
2)ketentuan pencabutan
3)ketentuan mulai berlakunya undang-undang
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar

44. Apabila suatu undang-undang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal tertentu, hal ini mengundang arti bahwa peraturan tersebut....
1)daya lakunya sejak tanggal diundangkan
2)daya ikatnya berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan
3)daya surutnya sesuai dengan ketentuan pembukaan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar

45. Berikut adalah metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan sosialisasi sebuah peraturan perundang-undangan yaitu....
1)Seminar
2)Konferensi
3)Dialog
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323

Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4323 Legislatif Indonesia, silahkan Anda klik link dibahwa ini.


Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani