7/14/2017

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan Beserta Kunci Jawaban

loading...
loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan lengkap dengan kunci jawaban kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Non Pendas yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada semester 2. Pada postingan kami sebelumnya kami telah berbagai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4211 Logika, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian akhir semester Universitas Terbuka. Tentu dengan hal tersebut Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari materi yang ada pada madul Anda. Tak hanya Soal Ujian UT  saja, kami juga memberikan berbagai hal lainnya terkait tugas Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, seperti Contoh Laporan PKP, Contoh Laporan PKM dan lainnya.

Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Dengan hal ini Anda akan lebih bisa menghemat waktu Anda untuk mempelajari semua materi di mata kuliah Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 lainnya:

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 sampai semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321

1. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang merupakan alat-alat perlengkapan adalah....
a. Pejabat negara
b. Perlengkapan kantor
c. Perundang-undangan
d. Masyarakat
Jawab:
a. benar

2. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
Jawab:
d. benar

3. Hukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
a. badan hukum publik
b. hukum publik
c. negara
d. kekuasaan
Jawab:
a. benar

4. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawab:
c. benar

5. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
a. Keadilan
b. Kebebasan
c. Penguasa
d. Pembuat undang-undang
Jawab:
a. benar

6. Adanya local state government (pemerintahan lokal) adalah konsekuensi dari penerapan....
a. Negara kesatuan
b. Bentuk Negara republik
c. Dekonsentrasi
d. Desentralisasi
Jawab:
c. benar

7. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi administrasi negara adalah....
a. eksekutif
b. yudikatif
c. DPR
d. DPD
Jawab:
a. benar

8. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
a. memperhatikan kepentingan rakyat
b. memperhatikan kesejahteraan rakyat
c. mentaati hukum
d. melanggar hukum
Jawab:
c. benar

9. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
a. baku
b. teknis
c. operating procedure
d. operasional
Jawab:
b. benar

10. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
Jawab:
d. benar

11. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum pasti mempunyai kekuatan hukum tetap
Jawab:
b. benar

12. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
b. Wilayah pemerintahan pusat
c. Wilayah aparatur pemerintah
d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
Jawab:
a. benar

13. Perlunya pembangunan fasilitas umum seperti pasar, pelabuhan, dan taman parkir adalah usaha membangun pemerintahan yang baik dalam....
a. Fungsi utama pemerintahan
b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
c. Perlindungan kepada masyarakat
d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
Jawab:
b. benar

14. Pemerintah membuat peraturan lalu lintas adalah bentuk perilaku pemerintah dalam tindakan....
a. nyata
b. hukum
c. antisipasi
d. lapangan
Jawab:
b. benar

15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
a. Undang-undang tidak perlu mengatur sanksi terlebih dahulu
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melakukan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
Jawab:
c. benar

16. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. dilakukan di bawah ancaman
b. terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. terjadi penyuapan
Jawab:
b. benar

17. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. lisensi
b. izin
c. konsesi
d. dispensasi
Jawab:
b. benar

18. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawab:
a. benar

19. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawab:
c. benar

20. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal
Jawab:
b. benar

21. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
a. privat
b. publik
c. bersama
d. tanggung renteng
Jawab:
b. benar

22. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
Jawab:
b. benar

23. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
Jawab:
a. benar

24. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
Jawab:
c. benar

25. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD
Jawab:
c. benar

26. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitus
Jawab:
d. benar

27. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawab:
c. benar

28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
a. masuk dan pulang kerja tepat waktu
b. menunda pekerjaan
c. menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. melaksanakan tugas tepat waktu meskipun sering datang terlambat
Jawab:
c. benar

29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
a. tunjangan
b. penghasilan
c. gaji
d. insentif
Jawab:
c. benar

30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi formasi yang kosong
Jawab:
d. benar

31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas
Jawab:
d. benar

32. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
a. teguran tertulis
b. teguran lisan
c. penundaan kenaikan gaji berkala
d. pernyataan tidak puas secara tertulis
Jawab:
b. benar

33. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara
Jawab:
a. benar

34. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
Jawab:
c. benar

35. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....
a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan
Jawab:
a. benar

36. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. nilai-nilai kepatutan
b. paradigma positivistik
c. norma dogmatis
d. norma pragmatis
Jawab:
b. benar

37. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
a. administratif
b. denda
c. kurungan
d. hukuman mati
Jawab:
a. benar

38. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
a. kesetaraan
b. kedamaian
c. kejujuran
d. kepatutan
Jawab:
a. benar

39. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawab:
c. benar

40. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
a. demokrasi pancasila
b. demokrasi terpimpin
c. negara hukum
d. keadilan
Jawab:
a. benar

41. Pimpinan peradilan tata usaha negara terdiri dari....
a. ketua dan wakil ketua
b. ketua dan hakim anggota
c. ketua dan panitera
d. ketua dan sekretaris ketua
Jawab:
b. benar

42. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan....
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Jawab:
c. benar

43. Menurut Awaludin Djamin, klasifikasi pelaksanaan pemerintah pada fungsi pengatur mencakup....
1) penentuan kebijakan
2) pemberian pengarahan dan bimbingan
3) pengaturan melalui perizinan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

44. Asas kebenaran yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusan meliputi asas ....
1) larangan kesewenang-wenangan
2) larangan penyalahgunaan wewenang
3) kepastian hukum
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

45. Karakteristik bad government seperti disampaikan oleh Bank Dunia disebabkan karena ....
1) gagal memisahkan secara tegas antara publik dan privat
2) ketidakkonsistenan prioritas pembangunan
3) pengambilan keputusan yang tidak transparan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

46. Agar birokrasi dapat menjamin berfungsinya pasar secara sehat harus memiliki kompetensi yang ....
1) mempunyai wawasan futuristik dan sistematik
2) jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru
3) mampu mengoptimalkan sumber yang tersedia.
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

47. Bentuk pengawasan politik oleh DPRD dilakukan dengan cara ....
1) mengundang pejabat di daerah untuk dimintai keterangan
2) memperoleh keterangan dari pejabat terkait
3) memberi saran mengenai langkah-langkah preventif
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

48. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil adalah ....
1) semangat nasionalis
2) tidak diskriminatif
3) profesionalitas dan netralitas
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar

49. Pemikiran hak asasi manusia di negara-negara sedang berkembang berada di kawasan ....
1) Asia
2) Eropa
3) Afrika
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar

50. Istilah hukum tata usaha negara secara resmi ditemukan dalam...
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar

Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321

Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan, silahkan Anda klik link dibahwa ini.


Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Admin