7/15/2017

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah Beserta Kunci Jawaban

loading...
loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah lengkap dengan kunci jawaban kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada postingan kami sebelumnya kami telah berbagai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4, terakhir kami memposting Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian akhir semester Universitas Terbuka. Tak hanya Soal Ujian UT  saja, kami juga memberikan berbagai hal lainnya terkait tugas Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, seperti Contoh Laporan PKP, Contoh Laporan PKM dan lainnya. Kami sadar akan kesulitan Anda selaku Mahasiswa dalam mempelajari semua materi yang ada pada modul, hal ini tentu kita tahu bahwa, kegiatan belajar mengajar atau tutorial di UT sendiri yang hanya dilakukan beberapa kali dalam satu semesternya. Tentunya tidak cukup waktu untuk mempelajari dan memahami semua materi yang ada.

Dengan adanya Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan berbagai Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang telah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih dimudahkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Mempelajari soal-soal seperti ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini karena semua soal yang kami bagikan ini tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 lainnya:

Tentunya Anda akan sangat dimudahkan dengan adanya soal seperti ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, karena dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi Anda sangat dimudahkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.

Nah berikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214

1. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah …
A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
D. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia
Jawab:
B. benar, merupakan pengertian pemerintahan daerah sebagai pemerintahan lokal

2. Karakteristik local state government antara lain …
A. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
C. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawab:
D. benar, merupakan karakteristik local state government

3. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
A. Desentralisasi fungsional
B. Desentralisasi jabatan
C. Desentralisasi kenegaraan
D. Desentralisasi teritorial
Jawab:
C. benar, merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya

4. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
A. nyata
B. luas
C. bertanggung jawab
D. desentralisasi
Jawab:
A. benar, untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada.

5. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
A. riil
B. luas
C. formil
D. materiil
Jawab:
D. benar, urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas

6. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
A. menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
B. melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
C. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
D. menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawab:
C. benar, merupakan tujuan secara operasional

7. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
A. kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
B. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
C. kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
D. kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawab:
C. benar, merupakan kewajiban vertikal

8. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model …
A. agensi
B. interaksi
C. otonomi relatif
D. partnership
Jawab:
D. benar, dalam model ini pemerintah daerah memiliki kebebasan tertentu untuk melakukan pilihan tindakan

9. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
A. akuntabilitas pemerintah daerah
B. potensi daerah
C. perimbangan antardaerah
D. eksternalitas antardaerah
Jawab:
D. benar, merupakan kriteria internal


10. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
A. agency
B. ultravires
C. general competence
D. open en arrangement
Jawab:
B. benar, pada pendekatan ini, urusan daerah ditentukan secara limitatif

11. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
A. akordion
B. keluwesan
C. pendelegasian wewenang
D. jalur dan staf
Jawab:
D. benar, asas ini menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi harus dibedakan antara satuan organisasi pelaksana tugas pokok dan tugas penunjang

12. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
A. sekretariat daerah
B. inspektorat daerah
C. dinas daerah
D. lembaga teknis daerah
Jawab:
C. benar, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

13. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
A. job analysis for setting rates
B. job analysis for training purposes
C. job analysis for personnel spesification
D. job analysis for method improvements
Jawab:
A. benar, untuk menentukan nilai masing-masing jabatan

14. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana perimbangan
D. dana darurat
Jawab:
A. benar, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah bersumber dari dana alokasi umum

15. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
A. Diklat dalam Jabatan
B. Diklat Prajabatan
C. Diklat Fungsional
D. Pengembangan melalui Transfer
Jawab:
A. benar, Diklat ini untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS Daerah

16. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Kantor Urusan Agama
C. Dinas Pendidikan
D. Pengadilan Negeri
Jawab:
C. benar, merupakan PNS Daerah

17. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain…
A. Kepala biro
B. Kepala dinas
C. Kepala kantor
D. Direktur RSUD
Jawab:
B. benar, merupakan eselon II a

18. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
A. Penerimaan daerah
B. Pendapatan daerah
C. Pembiayaan daerah
D. Pembelanjaan daerah
Jawab:
C. benar, merupakan peneimaan daerah yang perlu dibayar kembali

19. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk …
A. mengendalikan efisiensi pengeluaran
B. menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
C. menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
D. memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawab:
D. benar, APBD merupakan alat politik

20. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah …
A. mengumpulkan system informasi akuntansi
B. membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
C. mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
D. mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawab:
B. benar, merupakan tahap budget preparation

21. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ...
A. angket
B. budget
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
D. benar,merupakan fungsi DPRD untuk membuat Perda bersama kepala daerah

22. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......
A. angket
B. inisiatif
C. kontrol
D. legislasi
Jawab:
B. benar, merupakan hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda

23. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah ...
A. Komisi DPRD
B. Panitia Musyawarah
C. Fraksi DPRD
D. Badan Kehormatan
Jawab:
B. benar, antara lain bertugas membahas persoalan yang akan diputuskan DPRD

24. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas ...
A. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat
B. mengamati etika dan moral anggota DPRD
C. memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
D. mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerahJawab:
A. benar, merupakan tugas fraksi

25. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
A. membantu perkreditan
B. memberikan penyuluhan
C. menata lingkungan
D. mengurus fakir miskin
Jawab:
B. benar, merupakan fungsi pemberdayaan

26. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ...
A. pengaturan pedagang kaki lima
B. perlindungan dari banjir
C. pemeliharaan hutan
D. pasar
Jawab:
C. benar, merupakan fungsi pelayanan publik

27. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
A. monopoli
B. mandiri
C. terpadu
D. kontrak
Jawab:
D. benar, untuk pelayanan yang bersifat unik

28. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan ...
A. penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
B. pembuatan taman rekreasi
C. pembangunan pembangkit listrik
D. pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawab:
A. benar, menggunakan sistem terpadu

29. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ...
A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat
B. keterampilan birokrat
C. kepekaan birokrat
D. keterbukaan pemerintah
Jawab:
D. benar, kendala yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi

30. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
A. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
B. memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
C. membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
D. menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawab:
C. benar, merupakan ciri pengawasan yang bersifat edukatif

31. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
A. internal
B. eksternal
C. langsung
D. tidak langsung
Jawab:
C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung

32. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
A. pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
B. pembatalan peraturan daerah
C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
D. evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawab:
B. benar, merupakan pengawasan represif

33. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
A. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawab:
A. benar, merupakan tugas inspektorat kabupaten

34. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
A. kesimpulan
B. rekomendasi
C. temuan
D. opini
Jawab:
D. benar, merupakan out put pemeriksaan keuangan

35. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
A. Majelis Rakyat Papua
B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
C. Lembaga Adat
D. DPR Kabupaten
Jawab:
A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang asli Papua

36. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
A. Majelis Permusyawaratan Ulama
B. Mahkamah Syariah
C. Lembaga Wali Nanggroe
D. Lembaga Adat
Jawab:
D. benar, lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh

37. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
A. kota
B. kabupaten
C. kabupaten/kota administratif
D. provinsi
Jawab:
D. benar, provinsi memiliki hak otonomi

38. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
A. pengangkatan oleh sultan
B. pengangkatan langsung
C. pemilihan umum
D. permufakatan rakyat
Jawab:
C. benar,Undang-undang ini menentukan bahwa pembentukan DPRD dilakukan melalui Pemilu

Petunjuk Pilihlah:
A. jika jawaban 1 dan 2 benar
B. jika jawaban 1 dan 3 benar
C. jika jawaban 2 dan 3 benar
D. jika jawaban 1, 2, dan 3 benar

39. Pembagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme …
1. penyerahan
2. pengakuan
3. pembantuan
Jawab:
A. benar, pembagian urusan dilaksanakan melalui mekanisme penyerahan atau pengakuan

40. Urusan wajib pemerintah daerah kabupaten antara lain …
1. pertanian
2. pendidikan
3. perumahan
Jawab:
C. benar, pendidikan dan perumahan merupakan urusan wajib

41. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah …
1. keuangan
2. kebutuhan daerah
3. cakupan tugas
Jawab:
D. benar, faktor yang perlu dipertimbangkan keuangan, kebutuhan daerah dan cakupan tugas

42. Tujuan pembuatan struktur organisasi pemerintah daerah antara lain …
1. mengorganisasikan sumber daya
2. menunjang strategi organisasi
3. menyiapkan suksesi
Jawab:
D. benar, tujuan pembuatan struktur organisasi bukan hanya mengorganisasikan sumber daya dan menunjang strategi organisasi tetapi juga menyiapkan suksesi

43. Aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem kepegawaian daerah meliputi ...
1. perencanaan
2. penggajian
3. pemberhentian
Jawab:
D. benar, sistem kepegawaian daerah bukan hanya melaksanakan perencanaan dan penggajian tetapi juga pemberhentian

44. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut jenis pendapatannya terdiri dari ...
1. dana alokasi khusus
2. dana darurat
3. hibah
Jawab:
C. benar, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,sedangkan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan

45. Bentuk pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi pengawasan atas pelaksanaan ...
1. peraturan daerah
2. anggaran daerah
3. kebijakan pemerintah daerah
Jawab:
D. benar, pengawasan DPRD bukan hanya terhadap peraturan daerah dan anggaran daerah tetapi juga terhadap kebijakan pemerintah daerah

Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214

Seperti yang telah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang telah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah Anda menyimpan dokumen, karena terkadang ada dari Mahasiswa yang kesulitan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, silahkan Anda klik link dibahwa ini.


Jika Anda mengalami kesulitan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat membantu Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, semoga soal ini dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca berbagai soal lainnya hanya di blog soal uas ut, dan jangan lupa untuk merekomendasikan blog ini pada teman Anda yang lainnya dan berbagi artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah Beserta Kunci Jawaban Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rani Kusmanti